▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal Tingkat Provinsi Jawa Tengah
1.png)
Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo mengikuti kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Sinkronisasi Target Sertifikat Halal yang diselenggarakan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah dan dihadiri oleh perwakilan BPJPH, Baznas Provinsi Jawa Tengah, Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Jawa Tengah, serta perwakilan dari kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Acara diawali dengan serah terima hibah tanah di Ungaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BPJPH yang rencananya akan digunakan sebagai kantor perwakilan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan BPJPH dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung fasilitasi sertifikasi halal.
Dalam kegiatan tersebut disampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, produk makanan, minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan wajib memiliki sertifikat halal mulai 18 Oktober 2024. Khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), masa penahapan diperpanjang hingga 18 Oktober 2026.
Selain itu, pada tahun 2026 ditargetkan terdapat kuota sebanyak 1,35 juta fasilitasi sertifikasi halal gratis oleh BPJPH yang akan dibagi antara wilayah Pulau Jawa dan luar Jawa. Pemerintah juga mulai mendorong pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal secara mandiri serta memperkuat dukungan menuju tema pembangunan Jawa Tengah tahun 2027 yang berfokus pada sektor pariwisata dan ekonomi syariah.



