Dinperintransnaker Purworejo Usulkan Dua Inovasi Tahun 2026: SIPIT 2026 dan HARMONI HI

Purworejo – Dalam upaya memperkuat tata kelola pelayanan bidang perindustrian dan ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo pada tahun 2026 mengusulkan dua inovasi strategis, yaitu SIPIT 2026 dan HARMONI HI (Hubungan Industrial Aman, Responsif, Online, dan Informatif). Kedua inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih terukur, responsif, dan berbasis digital.

Pengembangan SIPIT 2026 merupakan penyempurnaan dari inovasi sebelumnya, yaitu SIPIT 2025 (Sistem Informasi Pendataan Industri Terintegrasi) yang telah berfokus pada pendataan dan pemetaan industri secara digital. Pada tahun 2026, inovasi ini ditingkatkan dengan pendekatan aksi nyata sebagai tindak lanjut dari hasil pilah data IKM tahun sebelumnya.

Melalui SIPIT 2026, data pilah IKM yang belum memiliki perizinan akan dimanfaatkan secara aktif untuk pelaksanaan pendampingan, fasilitasi perizinan, serta pelayanan terpadu oleh Dinperintransnaker. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan proses pembinaan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan SIPIT 2026 diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara data dan aksi pelayanan, meningkatkan kepatuhan perizinan IKM, serta mendorong terciptanya ekosistem industri daerah yang tertib, legal, dan berdaya saing.

Selain itu, Dinperintransnaker Purworejo juga mengusulkan inovasi HARMONI HI (Hubungan Industrial Aman, Responsif, Online, dan Informatif). Inovasi ini dilatarbelakangi oleh belum tersedianya sistem pelaporan dan penanganan perselisihan hubungan industrial yang terintegrasi, aman, transparan, dan berbasis digital. Kondisi tersebut selama ini mengakibatkan keterbatasan akses bagi pekerja dan pengusaha, lambatnya proses penanganan perkara, rendahnya keberanian pelaporan, serta belum optimalnya pemanfaatan data sebagai dasar pengambilan kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Melalui HARMONI HI, diharapkan terbangun sistem pelaporan perselisihan hubungan industrial yang mudah diakses kapan saja dan di mana saja, menjamin kerahasiaan pelapor, serta mendukung proses mediasi yang lebih cepat dan transparan. Selain memberikan kepastian layanan, sistem ini juga akan menghasilkan basis data yang akurat sebagai landasan penyusunan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih responsif dan berbasis kebutuhan riil di lapangan.

Dengan dua inovasi tersebut, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam mewujudkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, berorientasi pada solusi, serta mampu mendorong pertumbuhan industri dan terciptanya hubungan industrial yang harmonis di Kabupaten Purworejo.