▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rakor Penetapan UMK 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
.png)
Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rakor Penetapan UMK 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah SEMARANG – Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Tengah untuk tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Rambo Bujang, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Rapat koordinasi yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Ketenagakerjaan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam rangkaian proses penetapan UMK tahun 2026. Agenda utama rapat adalah untuk menyamakan persepsi, membahas formula perhitungan, serta mengoordinasikan data-data pendukung yang akan digunakan sebagai dasar pengusulan UMK dari masing-masing daerah. Keikutsertaan Dinperintransnaker Purworejo dalam forum ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan UMK Kabupaten Purworejo dengan arah kebijakan provinsi serta memastikan bahwa kepentingan para pekerja dan kelangsungan dunia usaha di daerah dapat terakomodasi dengan baik. Hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi pedoman bagi Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota sebelum memberikan rekomendasi final kepada bupati dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah.



