▴Posko Keagamaan▴
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Peringatan Nuzulul Quran 1447 H di Pendopo Kabupaten
- Informasi Lowongan Kerja PT Indotama Maret 2026
- Persiapan Matang Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo Hadapi Evaluasi BPKP
- Sosialisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Zoom Meeting oleh BPVP Surakarta
- Bapperida Gelar Sosialisasi Pengusulan Bantuan Keuangan dan Usulan Sektoral ke Provinsi Jawa Tengah melalui Aplikasi e-Rembugan
- Tingkatkan Pembinaan Industri, Purworejo Koordinasikan DBHCHT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Kepala UPT BLK Purworejo dan Instruktur Ikuti Zoom Meeting Persiapan Pelatihan Vokasi Nasional
- Pemkab Purworejo Bahas Kerja Sama Program Magang Jepang Bersama Asosiasi Lembaga Pelatihan
- Komitmen Optimalisasi Kinerja, Dinperintransnaker Purworejo Bahas Agenda Prioritas Maret 2026
- Sekretaris Dinperintransnaker Purworejo Pimpin Apel Pagi, Tekankan Penyelesaian E-Kinerja dan TPP ASN
Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rakor Penetapan UMK 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah
.png)
Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rakor Penetapan UMK 2026 Tingkat Provinsi Jawa Tengah SEMARANG – Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Koordinasi pembahasan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) se-Jawa Tengah untuk tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 2 Oktober 2025, bertempat di Ruang Rapat Rambo Bujang, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Rapat koordinasi yang dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Jawa Tengah ini dihadiri oleh perwakilan dari Bidang Ketenagakerjaan dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah. Pertemuan ini merupakan langkah awal yang krusial dalam rangkaian proses penetapan UMK tahun 2026. Agenda utama rapat adalah untuk menyamakan persepsi, membahas formula perhitungan, serta mengoordinasikan data-data pendukung yang akan digunakan sebagai dasar pengusulan UMK dari masing-masing daerah. Keikutsertaan Dinperintransnaker Purworejo dalam forum ini bertujuan untuk menyelaraskan usulan UMK Kabupaten Purworejo dengan arah kebijakan provinsi serta memastikan bahwa kepentingan para pekerja dan kelangsungan dunia usaha di daerah dapat terakomodasi dengan baik. Hasil dari rapat koordinasi ini akan menjadi pedoman bagi Dewan Pengupahan di tingkat kabupaten/kota sebelum memberikan rekomendasi final kepada bupati dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Jawa Tengah.


.png)
.png)