▴Posko Keagamaan▴
- Workshop Pelaporan Data Produksi Industri Hasil Tembakau (IHT) melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Verifikasi Arsip Statis Perkuat Tata Kelola Kearsipan di Dinperintransnaker Purworejo
- Pemkab Purworejo Gelar Sosialisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Non Formal
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Studi Referensi RPIK dari Kabupaten Wonosobo
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rapat Koordinasi Pimpinan Bahas Evaluasi dan Target Kinerja OPD
- Rapat Koordinasi Evaluasi E-Procurement
- Meeting Rutin Setiap Hari Senin
- Sosialisasi Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2026
- Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026
- Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian Sektor Industri di PT Pradja Agro Indoland
Rapat Koordinasi Evaluasi E-Procurement

PURWOREJO – Guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam sistem pengadaan, Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi E-Procurement pada Selasa, 14 Juli 2026. Acara ini berlangsung di Ruang Lab Komputer Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo.
Rapat koordinasi ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi materi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang telah tertayang di sistem INAPROC. Langkah ini krusial untuk memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan sesuai dengan regulasi dan terintegrasi dengan baik di tingkat nasional.
Sinergi Pengelola PBJ Lintas Sektor
Pertemuan ini menghadirkan seluruh elemen kunci pengelola pengadaan di Kabupaten Purworejo untuk menyamakan persepsi dan mengevaluasi kendala teknis di lapangan. Peserta rapat terdiri dari : Pengelola PBJ di tingkat Kelurahan, Pengelola PBJ di tingkat Puskesmas dan Pengelola PBJ di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui evaluasi berkala ini, diharapkan capaian input data pengadaan dapat lebih optimal, akurat, dan meminimalisir kesalahan administratif, sehingga pelayanan publik dan serapan anggaran di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih cepat dan akuntabel.



