▴Pelatihan Gratis PVN Batch 5 Tahun 2026▴
- BLK Purworejo Seleksi 80 Calon Peserta Pelatihan Vokasi Nasional Batch 5, Perebutkan Kuota Terbatas
- Kolaborasi Lintas Sektor Diperkuat untuk Percepatan Penanggulangan AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Peningkatan Kepatuhan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Zoom Meeting Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelintingan Rokok Batch 1
- Disnakertrans Jateng Fasilitasi Penyusunan RTK Makro Kabupaten/Kota Tahun 2026
- Penutupan Pelatihan Digital Marketing IPPNU Kecamatan Gebang
- 14 ASN Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Kegiatan Profiling Kompetensi ASN 2026, Perkuat Manajemen Talenta Daerah
- Kadin Dinperintransnaker Purworejo Tekankan Kelancaran Pelaksanaan Agenda Kerja September 2026
- Kabid Nakertrans Pimpin Apel Pagi, Sampaikan Sejumlah Agenda Kegiatan Minggu Kedua September
Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Zoom Meeting Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
.png)
Pada Rabu, 16 September 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo mengikuti Zoom Meeting Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) dan diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi se-Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mendapatkan penguatan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan PMI sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Keikutsertaan Dinperintransnaker Purworejo dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan PMI secara lebih terkoordinasi di daerah.
Dengan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memiliki pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan perlindungan PMI, mulai dari aspek pelayanan, koordinasi, hingga dukungan terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran.



