▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Zoom Meeting Penguatan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
.png)
Pada Rabu, 16 September 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo mengikuti Zoom Meeting Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Bina Bangda Kemendagri) dan diikuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta pemerintah provinsi se-Indonesia.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Melalui forum tersebut, pemerintah daerah mendapatkan penguatan pemahaman terkait peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan PMI sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.
Keikutsertaan Dinperintransnaker Purworejo dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada PMI. Sinergi antarlembaga diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan PMI secara lebih terkoordinasi di daerah.
Dengan mengikuti kegiatan penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memiliki pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan perlindungan PMI, mulai dari aspek pelayanan, koordinasi, hingga dukungan terhadap pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan perlindungan dan pelayanan bagi masyarakat yang bekerja sebagai pekerja migran.



