▴Posko Keagamaan▴
- Perkuat Landasan Pembangunan Industri, Dinperintransnaker Purworejo Gelar Rapat Tim Pembahas Raperbup
- 32 Peserta Batch 2 BLK Purworejo Jalani Uji Kompetensi LSP P2 BPVP Surakarta
- Rapat Pimpinan Dinperintransnaker Purworejo Matangkan Agenda Kerja Minggu Kedua Agustus
- Tingkatkan Kompetensi Digital Pemuda, BLK Dinperintransnaker Purworejo Buka Pelatihan Digital Marketing di Sambeng
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Sampaikan Sejumlah Arahan dalam Apel Pagi
- Kepala UPT BLK Purworejo Tutup Pelatihan Digital Marketing bagi IPNU-IPPNU Kaligesing
- Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Terima Audiensi SMK Negeri 8 Purworejo Bahas Rekrutmen PT Suzuki Indomobil
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2026
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Kontrak Bagi Pejabat Pembuat Komitmen
- Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026
Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
.png)
PURWOREJO – Dalam rangka persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo secara proaktif mengikuti undangan kegiatan Desk Usulan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026.Kegiatan yang berfokus pada pembahasan dan verifikasi usulan komponen harga ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Ruang Rapat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lantai III Gedung BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Perwakilan dari Dinperintransnaker hadir untuk memaparkan dan memberikan justifikasi atas berbagai usulan satuan harga yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. Usulan ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kebutuhan barang operasional, jasa, hingga komponen untuk kegiatan pelatihan kerja, pembinaan industri, dan ketenagakerjaan. Proses desk ini memungkinkan adanya diskusi dan verifikasi langsung antara OPD pengusul dengan tim dari BPKPAD. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi harga barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Setelah melalui tahap verifikasi ini, usulan SSH yang telah disetujui akan dikompilasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD tahun 2026 mendatang. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan implementasi program pemerintah daerah dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah anggaran.



