▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
.png)
PURWOREJO – Dalam rangka persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo secara proaktif mengikuti undangan kegiatan Desk Usulan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026.Kegiatan yang berfokus pada pembahasan dan verifikasi usulan komponen harga ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Ruang Rapat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lantai III Gedung BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Perwakilan dari Dinperintransnaker hadir untuk memaparkan dan memberikan justifikasi atas berbagai usulan satuan harga yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. Usulan ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kebutuhan barang operasional, jasa, hingga komponen untuk kegiatan pelatihan kerja, pembinaan industri, dan ketenagakerjaan. Proses desk ini memungkinkan adanya diskusi dan verifikasi langsung antara OPD pengusul dengan tim dari BPKPAD. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi harga barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Setelah melalui tahap verifikasi ini, usulan SSH yang telah disetujui akan dikompilasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD tahun 2026 mendatang. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan implementasi program pemerintah daerah dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah anggaran.



