.png)
- Senam Bersama dalam rangka Hari Batik Nasional tahun 2025
- Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
- Pelatihan Gratis Pemasangan Rangka Atap Rangka Plafon Baja Ringan
- Siapkan Verifikasi, Seluruh OPD Termasuk Dinperintransnaker Ikuti Rapat Persiapan Inovasi Daerah
- Tingkatkan Kepatuhan Pajak, Perwakilan Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Edukasi Coretax di KPP Pratama Kebumen
- Dinperintransnaker Ajukan Program Prioritas dalam Rapat Penganggaran DBHCHT 2026
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Penyusunan Rencana Aksi RB Tematik Kemiskinan dan Investasi
- Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Rakor Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2025
- Pembukaan Pelatihan Las di Desa Seren
- Wujudkan Hubungan Industrial Harmonis, Dinperintransnaker Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kepegawaian
Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
.png)
PURWOREJO – Dalam rangka persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo secara proaktif mengikuti undangan kegiatan Desk Usulan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026.Kegiatan yang berfokus pada pembahasan dan verifikasi usulan komponen harga ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Ruang Rapat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lantai III Gedung BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Perwakilan dari Dinperintransnaker hadir untuk memaparkan dan memberikan justifikasi atas berbagai usulan satuan harga yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. Usulan ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kebutuhan barang operasional, jasa, hingga komponen untuk kegiatan pelatihan kerja, pembinaan industri, dan ketenagakerjaan. Proses desk ini memungkinkan adanya diskusi dan verifikasi langsung antara OPD pengusul dengan tim dari BPKPAD. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi harga barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Setelah melalui tahap verifikasi ini, usulan SSH yang telah disetujui akan dikompilasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD tahun 2026 mendatang. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan implementasi program pemerintah daerah dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah anggaran.