▴Posko Keagamaan▴
- Tingkatkan Tata Kelola Arsip, Dinperintransnaker Hadiri Sosialisasi Pengelolaan Arsip Dinamis
- Bidang Perindustrian Dinperintransnaker Purworejo Lakukan Monitoring Rumah Kemasan Kutoarjo
- Penguatan Pelaporan Industri Hasil Tembakau, Dinperintransnaker Purworejo Siapkan Workshop SIINas
- BPVP Surakarta Lakukan Monitoring Persiapan Pelatihan Vokasi Nasional di BLK Purworejo
- Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja
- Dipimpin Kepala Dinperintransnaker, Tim P3DN Purworejo Bahas Kuesioner Pemeriksaan BPKP
- Inspektorat Purworejo Gelar Sosialisasi Pencegahan Gratifikasi Hari Raya bagi Perangkat Daerah
- Rapat tindak lanjut verifikasi rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah
- Informasi Lowongan Kerja PT Petani Sukses Makmur Maret 2026
- Rapat Koordinasi Internal Dinperintransnaker Purworejo Bahas Pengelolaan Anggaran dan Program Kerja 2027
Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
.png)
PURWOREJO – Dalam rangka persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo secara proaktif mengikuti undangan kegiatan Desk Usulan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026.Kegiatan yang berfokus pada pembahasan dan verifikasi usulan komponen harga ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Ruang Rapat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lantai III Gedung BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Perwakilan dari Dinperintransnaker hadir untuk memaparkan dan memberikan justifikasi atas berbagai usulan satuan harga yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. Usulan ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kebutuhan barang operasional, jasa, hingga komponen untuk kegiatan pelatihan kerja, pembinaan industri, dan ketenagakerjaan. Proses desk ini memungkinkan adanya diskusi dan verifikasi langsung antara OPD pengusul dengan tim dari BPKPAD. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi harga barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Setelah melalui tahap verifikasi ini, usulan SSH yang telah disetujui akan dikompilasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD tahun 2026 mendatang. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan implementasi program pemerintah daerah dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah anggaran.


.png)
.png)