▴Posko Keagamaan▴
- Informasi Lowongan Kerja PT Petani Sukses Makmur Maret 2026
- Rapat Koordinasi Internal Dinperintransnaker Purworejo Bahas Pengelolaan Anggaran dan Program Kerja 2027
- Mengenal LPK Kastara Ocean, Lembaga Pelatihan untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja
- Penguatan Kompetensi Asesor, Instruktur BLK Purworejo Ikuti Sertifikasi Ulang LISTRAF 2026
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Pembahasan Proposal Proyek Investasi Daerah untuk Investment Challenge 2026
- Informasi Lowongan Kerja Alfamart Maret 2026
- Pastikan THR Dibayar Tepat Waktu, Dinperintransnaker Purworejo Gelar Rakor LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan
- Bupati Yuli Hastuti Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada Keluarga Almarhum Kasiyanto
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Konsultasi Ketenagakerjaan dari PUK SP KEP PT Arami Jaya
- BLK Purworejo Buka Layanan Konsultasi Pendaftaran Pelatihan Vokasi Melalui Aplikasi Skillhub Kemnaker
Siapkan Anggaran 2026, Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Desk Usulan SSH
.png)
PURWOREJO – Dalam rangka persiapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo secara proaktif mengikuti undangan kegiatan Desk Usulan Standar Satuan Harga (SSH) tahun 2026.Kegiatan yang berfokus pada pembahasan dan verifikasi usulan komponen harga ini diselenggarakan pada hari Jumat, 26 September 2025. Bertempat di Ruang Rapat Pengelolaan Barang Milik Daerah di Lantai III Gedung BPKPAD Kabupaten Purworejo.
Perwakilan dari Dinperintransnaker hadir untuk memaparkan dan memberikan justifikasi atas berbagai usulan satuan harga yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas. Usulan ini mencakup berbagai komponen, mulai dari kebutuhan barang operasional, jasa, hingga komponen untuk kegiatan pelatihan kerja, pembinaan industri, dan ketenagakerjaan. Proses desk ini memungkinkan adanya diskusi dan verifikasi langsung antara OPD pengusul dengan tim dari BPKPAD. Tujuannya adalah untuk menstandarisasi harga barang dan jasa yang akan digunakan oleh pemerintah daerah, sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Setelah melalui tahap verifikasi ini, usulan SSH yang telah disetujui akan dikompilasi dan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran untuk APBD tahun 2026 mendatang. Dengan perencanaan yang matang sejak awal, diharapkan implementasi program pemerintah daerah dapat berjalan lancar tanpa terkendala masalah anggaran.


.png)
.png)