▴Posko Keagamaan▴
- Peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Purworejo Berlangsung Meriah dan Penuh Kepedulian
- Dinperintransnaker Terima Kunjungan LPKS HKG Bahas Kerjasama Magang Jepang
- BLK Purworejo Bekali Warga Desa Wonotulus Keterampilan Bahasa Inggris untuk Perluas Peluang Kerja
- Tingkatkan Peluang Kerja, 20 Pemuda Megulung Kidul Rampungkan Pelatihan Setir Mobil di BLK Purworejo
- Permudah Proses Kerja Luar Negeri, Dinperintransnaker Layani Rekom ID CPMI
- Dinperintransnaker Tangani Aduan Ketenagakerjaan Secara Responsif dan Terukur
- DPRD Purworejo Gelar Paripurna Penetapan LKPJ 2025, Dinperintransnaker Turut Hadir
- Rapat Tindak Lanjut Kerjasama LPKS Magang Jepang Digelar di Dinperintransnaker Purworejo
- Apel Pagi Dinperintransnaker Soroti E-Kinerja dan Realisasi Anggaran April 2026
- Respons Aturan Baru BP2MI, Dinperintransnaker Perkuat Sinergi dengan P3MI
Dinperintransnaker Hadiri Rapat Monev Tindak Lanjut Atensi KPK RI di Inspektorat Daerah Purworejo

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Atensi KPK RI yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2025, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat Monev ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai atensi dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, sekaligus memastikan implementasi langkah-langkah perbaikan berjalan secara optimal di masing-masing perangkat daerah. Dalam forum tersebut, dibahas progres tindak lanjut, identifikasi kendala, serta strategi percepatan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Keikutsertaan Dinperintransnaker dalam kegiatan ini menegaskan komitmen instansi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengendalian internal. Melalui sinergi bersama Inspektorat Daerah dan perangkat daerah lainnya, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.


.png)
