▴Posko Keagamaan▴
- BLK Purworejo Buka Pelatihan Digital Marketing bagi Kader IPNU Loano Melalui Dana Pokir DPRD
- BLK Purworejo Resmi Tutup Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue untuk PAC Muslimat NU
- Persiapkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, BLK Kebumen Lakukan Studi Tiru ke BLK Purworejo
- BLK Purworejo Matangkan Persiapan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2: Disiplin dan Softskill Jadi Fokus Utama
- BLK Purworejo Buka Pelatihan Operator Mesin Bubut Dana DBHCHT bagi 16 Peserta Terpilih
- BLK Purworejo Tutup Pelatihan Setir Mobil, 20 Peserta Resmi Kantongi Sertifikat dan SIM A
- Anggota Komisi IV DPRD Berikan Motivasi kepada Peserta Pelatihan Menjahit Dasar di Purworejo
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Tekankan Profesionalisme ASN dalam Apel Pagi
- Dinperintransnaker Purworejo Fasilitasi Pertemuan Bipartit antara Pengusaha dan Eks Karyawan Apotek
- Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H
Dinperintransnaker Hadiri Rapat Monev Tindak Lanjut Atensi KPK RI di Inspektorat Daerah Purworejo

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Atensi KPK RI yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2025, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat Monev ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai atensi dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, sekaligus memastikan implementasi langkah-langkah perbaikan berjalan secara optimal di masing-masing perangkat daerah. Dalam forum tersebut, dibahas progres tindak lanjut, identifikasi kendala, serta strategi percepatan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Keikutsertaan Dinperintransnaker dalam kegiatan ini menegaskan komitmen instansi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengendalian internal. Melalui sinergi bersama Inspektorat Daerah dan perangkat daerah lainnya, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



