▴Posko Keagamaan▴
- Tingkatkan Pembinaan Industri, Purworejo Koordinasikan DBHCHT dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- Kepala UPT BLK Purworejo dan Instruktur Ikuti Zoom Meeting Persiapan Pelatihan Vokasi Nasional
- Pemkab Purworejo Bahas Kerja Sama Program Magang Jepang Bersama Asosiasi Lembaga Pelatihan
- Komitmen Optimalisasi Kinerja, Dinperintransnaker Purworejo Bahas Agenda Prioritas Maret 2026
- Sekretaris Dinperintransnaker Purworejo Pimpin Apel Pagi, Tekankan Penyelesaian E-Kinerja dan TPP ASN
- Komitmen Pengembangan SDM, UPT BLK Purworejo Gandeng Mitra Eksternal
- Dekranasda Purworejo Ramaikan DModifest Jateng 2026 di Atrium The Park Mall Semarang
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Monev Tindak Lanjut Atensi KPK RI di Inspektorat Daerah Purworejo
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Paripurna DPRD Peringatan Hari Jadi ke-195 Purworejo
- Selamat Hari Jadi Kabupaten Purworejo ke 195 Tahun 2026
Dinperintransnaker Hadiri Rapat Monev Tindak Lanjut Atensi KPK RI di Inspektorat Daerah Purworejo

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Atensi KPK RI yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2025, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat Monev ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai atensi dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, sekaligus memastikan implementasi langkah-langkah perbaikan berjalan secara optimal di masing-masing perangkat daerah. Dalam forum tersebut, dibahas progres tindak lanjut, identifikasi kendala, serta strategi percepatan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Keikutsertaan Dinperintransnaker dalam kegiatan ini menegaskan komitmen instansi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengendalian internal. Melalui sinergi bersama Inspektorat Daerah dan perangkat daerah lainnya, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.


.png)
.png)