▴Posko Keagamaan▴
- Perkuat Landasan Pembangunan Industri, Dinperintransnaker Purworejo Gelar Rapat Tim Pembahas Raperbup
- 32 Peserta Batch 2 BLK Purworejo Jalani Uji Kompetensi LSP P2 BPVP Surakarta
- Rapat Pimpinan Dinperintransnaker Purworejo Matangkan Agenda Kerja Minggu Kedua Agustus
- Tingkatkan Kompetensi Digital Pemuda, BLK Dinperintransnaker Purworejo Buka Pelatihan Digital Marketing di Sambeng
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Sampaikan Sejumlah Arahan dalam Apel Pagi
- Kepala UPT BLK Purworejo Tutup Pelatihan Digital Marketing bagi IPNU-IPPNU Kaligesing
- Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Terima Audiensi SMK Negeri 8 Purworejo Bahas Rekrutmen PT Suzuki Indomobil
- Dinperintransnaker Hadiri Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Tahun 2026
- Bimbingan Teknis (Bimtek) Hukum Kontrak Bagi Pejabat Pembuat Komitmen
- Dinperintransnaker Purworejo Hadiri Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026
Dinperintransnaker Hadiri Rapat Monev Tindak Lanjut Atensi KPK RI di Inspektorat Daerah Purworejo

Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tindak Lanjut Atensi KPK RI yang dilaksanakan pada Kamis, 27 Februari 2025, bertempat di Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Rapat Monev ini bertujuan untuk menindaklanjuti berbagai atensi dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, sekaligus memastikan implementasi langkah-langkah perbaikan berjalan secara optimal di masing-masing perangkat daerah. Dalam forum tersebut, dibahas progres tindak lanjut, identifikasi kendala, serta strategi percepatan penyelesaian rekomendasi guna meningkatkan efektivitas pengawasan internal.
Keikutsertaan Dinperintransnaker dalam kegiatan ini menegaskan komitmen instansi dalam mendukung upaya pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengendalian internal. Melalui sinergi bersama Inspektorat Daerah dan perangkat daerah lainnya, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.



