Dalami Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, Dinperintransnaker Kunjungi Magelang

By Dinperintransnaker 15 Apr 2026, 08:44:44 WIB Nakertrans
Dalami Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan, Dinperintransnaker Kunjungi Magelang

Dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman terkait kebijakan pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan serta mekanisme penyelenggaraan seleksi pemagangan Jepang, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan studi tiru ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang pada Senin (13/04/2026) pukul 10.00 WIB hingga selesai.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo, Dr. Sukmo Widi Harwanto, dan diikuti oleh Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purworejo, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Nakertrans, mediator hubungan industrial, serta staf pelaksana. Kehadiran lintas perangkat daerah ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo.

Rombongan diterima oleh jajaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, meliputi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perselisihan (HIP), perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Magelang, serta Bagian Hukum dan Pemerintahan Kabupaten Magelang. Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan pertukaran informasi dan pengalaman terkait implementasi program ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo memperoleh gambaran teknis mengenai pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, termasuk strategi peningkatan kepesertaan dan perlindungan tenaga kerja. Selain itu, dibahas pula mekanisme seleksi dan pembinaan peserta program pemagangan ke Jepang yang dinilai berhasil diterapkan di Kabupaten Magelang.

Diharapkan hasil studi tiru ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Purworejo. Sinergi antar daerah ini juga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.