▴Posko Keagamaan▴
- BLK Purworejo Buka Pelatihan Digital Marketing bagi Kader IPNU Loano Melalui Dana Pokir DPRD
- BLK Purworejo Resmi Tutup Pelatihan Pembuatan Roti dan Kue untuk PAC Muslimat NU
- Persiapkan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 3, BLK Kebumen Lakukan Studi Tiru ke BLK Purworejo
- BLK Purworejo Matangkan Persiapan Pelatihan Vokasi Nasional Batch 2: Disiplin dan Softskill Jadi Fokus Utama
- BLK Purworejo Buka Pelatihan Operator Mesin Bubut Dana DBHCHT bagi 16 Peserta Terpilih
- BLK Purworejo Tutup Pelatihan Setir Mobil, 20 Peserta Resmi Kantongi Sertifikat dan SIM A
- Anggota Komisi IV DPRD Berikan Motivasi kepada Peserta Pelatihan Menjahit Dasar di Purworejo
- Kepala Dinperintransnaker Purworejo Tekankan Profesionalisme ASN dalam Apel Pagi
- Dinperintransnaker Purworejo Fasilitasi Pertemuan Bipartit antara Pengusaha dan Eks Karyawan Apotek
- Selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 H
Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Purworejo Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Renja
1.png)
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo menggelar rapat koordinasi terkait pemenuhan data Rancangan Rencana Kerja (Renja) pada Kamis (12/3/2026) di Ruang Rapat Arjuna Dinperintransnaker Purworejo. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Nakertrans, Irene Setyaningrum, S.IP., M.Si., dan diikuti oleh tim dari Bidang Nakertrans serta bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan (PEP).
Rapat tersebut membahas pemenuhan serta sinkronisasi data yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Renja sebagai bagian dari proses perencanaan program dan kegiatan dinas untuk tahun mendatang. Melalui koordinasi ini, setiap bidang diharapkan dapat menyampaikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan yang terarah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Dinperintransnaker Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan kualitas perencanaan program kerja agar lebih efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.



