▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Rapat Paripurna DPRD Purworejo Bahas Laporan Badan Anggaran atas Raperda Perubahan APBD 2026
.png)
Pada Jumat, 21 Agustus 2026, Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka penyampaian Laporan Badan Anggaran atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 antara DPRD Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Keikutsertaan Dinperintransnaker dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah serta sinergi dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Melalui forum tersebut, pembahasan dan penyampaian laporan Badan Anggaran menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penetapan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dinperintransnaker berkomitmen mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang perindustrian, transmigrasi, dan ketenagakerjaan.



