▴Pelatihan Gratis PVN Batch 5 Tahun 2026▴
- Rakor TIMPORA Kabupaten Purworejo Perkuat Sinergi Pengawasan Orang Asing
- Dinperintransnaker Purworejo Koordinasikan Tindak Lanjut Aduan Siswa Magang Jepang
- Verifikasi Teknis Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit di Desa Bedungus
- Tingkatkan Kemandirian Pemuda, Dinperintransnaker Purworejo Buka Pelatihan Service Sepeda Motor di Bedono Kluwung
- Kabid Perindustrian Sampaikan Rangkaian Kegiatan Bidang Perindustrian Awal September 2026
- PELATIHAN VOKASI NASIONAL (PVN) BATCH 5 Kembali Dibuka di BLK Purworejo
- Rayakan Hari UMKM Nasional ke-XI, Puluhan Pelaku Usaha Gelar Grebeg Gunungan di Alun-Alun Kutoarjo
- BPVP Surakarta Gelar Rakor Persiapan Pelatihan ABT dan Serahkan POK kepada UPTD BLK Binaan
- Kepala Dinperintransnaker Hadiri FGD Kajian Evaluasi Perda Bidang Kesejahteraan Rakyat
- FGD Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Digelar di Kabupaten Purworejo
Dinperintransnaker Purworejo Koordinasikan Tindak Lanjut Aduan Siswa Magang Jepang
1.png)
Purworejo – Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo melaksanakan koordinasi tindak lanjut aduan terkait permasalahan siswa magang Jepang asal Kabupaten Purworejo yang diberangkatkan melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Purworejo dan bekerja sama dengan LPKS di Bali, Selasa, 1 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Arjuna Dinperintransnaker Purworejo.
Koordinasi diikuti oleh Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Purworejo, Kepolisian Resor (Polres) Purworejo, serta LPKS yang menyelenggarakan pelatihan pemagangan Jepang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperoleh informasi yang jelas terkait permasalahan yang diadukan sekaligus membahas langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Melalui koordinasi tersebut, para pihak melakukan pembahasan secara bersama sebagai upaya memastikan setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan LPKS diharapkan dapat mendukung penyelesaian permasalahan serta memberikan kepastian penanganan bagi siswa magang asal Purworejo.



