▴Inovasi Harmoni HI▴
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Penguatan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Bidang Perindustrian Gelar Rapat Optimalisasi Pemanfaatan Rumah Kopi dan Sosialisasi Perizinan Industri bagi IKM melalui SIINas
- Penguatan Kapasitas Digital Kreator, Dinperintransnaker Purworejo Dukung Peningkatan Kompetensi Organisasi Kepemudaan
- Forum Purworejo Kabupaten Cerdas
- Rapat pemaparan Laporan Akhir Riset Unggulan Daerah (RUD) Tahun 2026
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rakor Perencanaan Kegiatan DBHCHT Tahun 2027
- Dinperintransnaker Purworejo Ikuti Rapat Koordinasi Pengupahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah
- Dinperintransnaker Purworejo Terima Kunjungan Koordinasi Lintas Instansi, Perkuat Sinergi Penanganan Ketenagakerjaan
- Monitoring dan pembinaan terpadu di LPK Arcadia Purworejo
- Dukung Gerakan Zero Waste, Dinperintransnaker Hadiri Grand Launching \"Jelantah Jadi Rupiah\"
Dinperintransnaker Purworejo Koordinasikan Tindak Lanjut Aduan Siswa Magang Jepang
1.png)
Purworejo – Dinas Perindustrian Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Dinperintransnaker) Kabupaten Purworejo melaksanakan koordinasi tindak lanjut aduan terkait permasalahan siswa magang Jepang asal Kabupaten Purworejo yang diberangkatkan melalui Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) di Purworejo dan bekerja sama dengan LPKS di Bali, Selasa, 1 September 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Arjuna Dinperintransnaker Purworejo.
Koordinasi diikuti oleh Bidang Nakertrans Dinperintransnaker Purworejo, Kepolisian Resor (Polres) Purworejo, serta LPKS yang menyelenggarakan pelatihan pemagangan Jepang. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk memperoleh informasi yang jelas terkait permasalahan yang diadukan sekaligus membahas langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
Melalui koordinasi tersebut, para pihak melakukan pembahasan secara bersama sebagai upaya memastikan setiap aduan dapat ditindaklanjuti secara tepat, terkoordinasi, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan LPKS diharapkan dapat mendukung penyelesaian permasalahan serta memberikan kepastian penanganan bagi siswa magang asal Purworejo.



