Ketua Dekranasda Kabupaten Purworejo menghadiri acara Rakernas Dekranas 2019 di Jakarta. Dinperinaker. Pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Ketua Dekranasda Kabupaten Purworejo menghadiri Rakernas Dekranas di Gedung yang diselenggarakan di AH Nasution Kementerian Pertahanan Republik Jakarta Pusat. Rakernas dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi dan Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Rakernas Dekranas Tahun 2019 dibuka oleh Ketua Umum Dekranas yang juga Ibu Kerajinan Nasional Ibu Hajjah Mufidah Yusuf Kalla dengan pemukulan alat musik talempon, saat pembukaan didampingi oleh Ibu Nora Ryamizard Ryacudu dan Ibu Eni Tjahjo Kumolo. Ketua Umum berharap penyelenggaraan rakernas Tahun 2019 akan menjadi momentum bagi pengembangan kerajinan nasional Indonesia dari berbagai daerah sebagai bentuk ciri khas dan seni trasional yang melambangkan kemajemukan.NKRI yang bersatu dalam bingkai kebinekaan. Dekranas merupakan lemnaga mitra pemerintah khususnya dalam membina dan mengembangkan produl kerajinan yang bernilai.budaya menjadi produk ekonomi yang dapat mengangkat harkat dan martabat perajin Indonesia. Hasil Perajin saat ini telah menjadi salah satu penyumbang perekonomian dari sektor ekonomi kreatif, fashion dan kulinet. Rakernas Dekranas 2019 dengan tema “Bekerja dengan Hati untuk Memajukan Kerajinan Indonesia” yang mengandung makna bertekad bekerja keras iklas tanpa pamrih untuk memajukan produk kerajinan guna memenangkan persaingan di pasar global.
Dalam Rakernas Dekranas 2019 juga dihadiri oleh Presiden ke5 RI Ibu Megawati Soekarnoputri, dalam.sambutannya Ibu Megawati menegaskan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) atas hasil karya kerajinan Indonesia. Pada prinsifnya hak patem akan bisa dilakukan secara lokal dan internasional. Sebaiknya produk-produk dipatenkan dari hulu ke hilir untuk.menghindari pemalsuan produk, dan ini perlu ada kerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM dengan harapan dapat menggerakkan para parajin mengìgat pesaing terberat Indonesia saat ini dalam masalah HAKI adalah Thailand, Vietnam dan Myanmar
