Forum Perangkat Daerah Tahun 2021. Dinperinaker. Menindaklanjuti SE Bupati Purworejo No. 040.22/817/2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022, sesuai jadwal pada hari Senin 15 Februari 2021 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan Forum Perangkat daerah bertempat di Aula UPT-BLK. Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Komisi IV DPRD, Bappeda, Dinas yang terkait dengan tupoksi Dinperinaker, BPS, Kecamatan se Kabupaten Purworejo, Apindo, SPSI, FK BKK, LSM dan Tokoh Masyarakat.
Forum Perangkat Daerah merupakan wadah penampungan, penjaringan dan pembahasan aspirasi masyarakat dan dunia usaha untuk penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD. Adapaun tujuan Forum Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat daerah.
Beberapa catatan yang perlu perhatian antara lain:
1. Dari LSM:
– perlunya keselarasan antara pokok pikiran DPRD dengan program dan kegiatan OPD,
– Seberapa siap langkah yang telah ditempuh dengan keberadaan bandara YIA?
2. Kecamatan Butuh:
hasil dari musrenbang Kec. Butuh berupa usulan pelatihan perbengkelan Desa Sumbersari belum terakomodir dalam Renja Dinperinaker.
3. FK BKK:
– usulan agar di BKK ada program pelatihan
– ada pembinaan untuk BKK sebagai lembaga penempatan tenaga kerja seperti halnya pembinaan untuk LPKS .
4. Bagian Perekonomian:
– Dinperinaker sebagai salah satu OPD yang menerima dana dari DBHCHT untuk tahun 2022 agar melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Permenkeu tentang penggunaan dana DBHCHT yaitu untuk pembentukan kawasan industry
5. APINDO:
– revitalisasi terhadap lembaga penempatan tenaga kerja sebagai dampak Covid 19.
6. SPSI
– dengan berlakunya UU Cipta Kerja perlu dilakukan dialog ketenagakerjaan
7. Tokoh Masyarakat:
– Pelatihan di BLK agar menyesuaikan dengan perkembangan teknologi agar setelah lulus dapat bersaing dan terserap di pasar kerja.
– monitoring dan evaluasi transmigrasi perlu dilaksanakan untuk memantau kerjasama dengan daerah penempatan.
Atas masukan-masukan tersebut sebagai bahan untuk penyempurnaan Rancangan Renja Dinas Perindustrian dan tenaga Kerja Tahun 2022. Acara Forum Perangkat daerah diakhiri dengan penandatangan Berita Acara dari perwakilan peserta yaitu DPRD, Bappeda, Bagian Perekonomian, Kecamatan, Apindo dan SPSI.
